Beijing (ANTARA) - Ekonom dan sejarawan Inggris Richard Henry Tawney dalam bukunya "Land and Labor in China" (1932) mengatakan "Penduduk desa di China ibarat seorang yang terus-menerus berdiri dengan air sampai ke leher, sehingga riak kecil saja sudah cukup untuk menenggelamkannya".
Gambaran yang menunjukkan kondisi tidak menentu bagi masyarakat di desa-desa Tiongkok. Gangguan minimal pun dapat berdampak sangat besar, sehingga menurut Tawney, penting mempertahankan stabilitas sosial di pedesaan.
Namun, kondisi itu sudah lebih dari 90 tahun lalu dan pedesaan China sudah mengalami banyak perubahan.
Proses pembangunan pedesaan China setidaknya dapat dibagi menjadi dua periode utama, yaitu periode pertama pada 1949-1978 dimulai sejak berdirinya Republik Rakyat China hingga dimulainya reformasi dan keterbukaan sejak 1978.
China pascakolonial disebut sebagai masyarakat agraris yang terpecah karena perang, separatisme regional, industrialisasi serta urbanisasi yang tidak merata, sehingga pemerintah Partai Komunis China (PKC) saat itu melakukan berbagai upaya terpadu untuk mempromosikan "integrasi nasional".
Terlebih pada masa Tiongkok kuno, pedesaan bukanlah wilayah otonom yang dipimpin oleh bangsawan setempat; sebaliknya, setiap dinasti yang bertahan lama, melalui aparaturnya memberikan pengaruh kepada para bangsawan di pedesaan.
Tak heran, para pemimpin China pun mengusung visi politik utama berbau integrasi sosial seperti Persatuan Besar Rakyat Tiongkok (Zhngguó rénmín dà tuánjié) karya Mao Zedong, kepada Masyarakat Harmonis (Héxié shèhuì) dari Hu Jintao dan terbaru, Komunitas untuk Masa Depan Bersama bagi Umat Manusia (Rénlèi mìngyùn gòngtóngt) oleh Xi Jinping.
Secara khusus pada 2017, Presiden Xi Jinping menyampaikan gagasan tentang "menerapkan strategi revitalisasi pedesaan" pada Kongres Nasional ke-19 PKC sehingga pada 2018, mesin utama PKC yaitu Komite Sentral PKC dan Dewan Negara (kabinet Tiongkok) kemudian menerbitkan dokumen komprehensif "Perencanaan Strategis 2018-2022 untuk melakukan "Revitalisasi Pedesaan" yang mengurai peta jalan bagaimana negara sosialis menjadi makmur tanpa ada kemiskinan atau kelaparan melalui revitalisasi di pedesaan.
Idenya adalah untuk meningkatkan produksi pertanian, mengembangkan perumahan dan tata guna lahan pedesaan, memperbaiki lingkungan, dan mengurangi kemiskinan di daerah miskin.
Dalam dokumen pemerintah, disebut bahwa Tiongkok sudah menyalurkan dana hampir 1,6 triliun yuan (setara 246 miliar dolar AS) untuk program pengentasan kemiskinan sepanjang 2013-2021 termasuk program-program mengatasi kesenjangan pembangunan antara perkotaan dan pedesaan.
Pada 25 Februari 2021, dalam satu pertemuan akbar di Balai Besar Rakyat Beijing yang diadakan khusus untu menandai pencapaian China dalam pengentasan kemiskinan, Presiden Xi Jinping menyatakan Tiongkok secara resmi menghapus kemiskinan absolut di negara tersebut.
Ia mengatakan ada 98,99 juta penduduk pedesaan di 128.000 desa yang tadinya hidup di bawah garis kemiskinan sudah tidak miskin lagi, dengan batas kemiskinan absolut di desa di China adalah mereka dengan pendapatan sama atau kurang dari 3.218 RMB per tahun (sekitar Rp7,2 juta). Pada 2020, pemerintah China menyebut pendapatan per kapita penduduk pedesaan mencapai 17.131 yuan (sekitar Rp38 juta)
Pada 2021, pemerintah China juga meloloskan Undang-Undang Promosi Revitalisasi Pedesaan dan Administrasi Nasional untuk Revitalisasi Pedesaan dan membentuk Administrasi Nasional untuk Revitalisasi Pedesaan (NARR) di bawah Kementerian Pertanian dan Urusan Pedesaan untuk melaksanakan tugas tersebut.
Alasannya, meski kemiskinan absolut sudah tidak ada lagi di China, pembangunan diniai tidak seimbang dan lebih condong ke pusat-pusat perkotaan sehingga dapat menggagalkan program pengentasan kemiskinan secara menyeluruh.
Pemerintah Tiongkok kemudian mengamanatkan untuk menghidupkan kembali desa-desa yang total dihuni sekitar 840 juta orang (60 persen populasi).
Strategi revitalisasi pedesaan PKC termasuk juga menciptakan kondisi yang berkelanjutan di daerah pedalaman agar penduduk desa dapat mencari nafkah di tanah kelahiran mereka, dapat meningkatkan status sosial ekonomi mereka dan akhirnya membantu mendongkrak permintaan domestik.
ANTARA berkesempatan untuk mengunjungi sejumlah desa hasil revitalisasi di dua provinsi bagian Timur China yaitu Jiangsu dan Zhejiang.
Desa Xiangban Sujia
Desa Xiangban Sujia memiliki luas 16 hektare berada di distrik Jiangning, kota Nanjing provinsi Jiangsu dan fokus untuk wisata.
Sejak masuk dari gerbang desa, tidak terlihat suasana "khas desa di China" tapi lebih ke suasana resor modern yang penuh dengan "homestay", kafe, restoran, toko kerajinan tangan ditambah dengan kebun tanaman organik yang asri.
Direktur subdistrik Moling yang membawahi desa itu, Zhang Jing, mengatakan bahwa mereka menerima 500.000 wisatawan dengan pendapatan hampir 30 juta RMB. Karena program revitalisasi desa, ada sekitar 30 pengusaha muda yang berbisnis di desa itu dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi hampir 100 orang penduduk desa.
Desa tersebut memang ditata secara apik dengan nuansa anak muda sehingga menampilkan danau Bailu di sisi kiri dan bunga-bunga mekar di sisi kanan serta panorama pegunungan dari kejauhan.
Terlebih lokasinya yang hanya butuh berkendara satu jam dari ibu kota Nanjing membuat lokasi itu menjadi salah satu pilihan untuk berlibur dan bersantai pada akhir pekan.
Seorang pengusaha kedai kopi lokal "Spark Coffee" bernama Zhang Min mengatakan ia awalnya mendirikan kedai kopi di kota Nanjing lalu kemudian pindah ke desa itu pada 2017.
Per hari, 60-80 gelas kopi terjual dari kedai kopi tersebut meski harganya lumayan "mahal" yaitu sekitar 35-38 RMB dibanding merek kopi waralaba China yang harga per gelas bisa dibanderol dengan harga 9.9 RMB.
Produk favorit "Spark Coffee" adalah kopi susu kesemek yaitu kopi susu yang dicampur dengan buah kesemek hasil dari daerah sekitar.
